Tim IT Relawan Padi Soroti Ancaman Eksploitasi Data oleh Asing

Nasional

Berita / Nasional 54 Views comments

JawaPos.com - Tim Ekonomi dan IT Barisan Prabowo Sandi (Padi) meminta pemerintah membatalkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012. Yakni tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik atau PSTE.

Ketua Umum Barisan Padi, Iskandar mengatakan, Indonesia belum memiliki undang-undang yang berhubungan langsung dengan perlindungan knowledge. Sehingga, revisi tersebut harusnya bisa dibatalkan.

"Harusnya sampai hadirnya undang-undang yang lebih tegas tentang perlindungan knowledge. Revisi PP Nomor 82 tahun 2012 itu tidak cukup jika hanya mempertimbangkan aspek teknis dan keamanan. Namun, harus diseimbangkan dengan aspek kedaulatan, pertumbuhan industri nasional, perlindungan knowledge dan dampak sosial ekonomi," papar dia kepada JawaPos.com, Jumat (15/three).

Iskandar menegaskan, kebijakan dan regulasi tersebut terkait penempatan knowledge middle memiliki dimensi dan dampak yang besar. Tidak cukup jika hanya membatasi pada isu lokalisasi knowledge, namun juga terkait dengan kepemilikan knowledge, hak akses knowledge, kendalinya dan manfaat untuk kepentingan nasional.

"Ini berpotensi merugikan negara triliunan rupiah. Revisi PP 82/2012 berisiko terjadinya eksploitasi besar-besaran terhadap berbagai informasi dan kepemilikan knowledge oleh pihak lain, yang seharusnya dilindungi oleh negara," tegas dia.

Saat ini banyak negara yang menerapkan aturan ketat mengenai lokalisasi knowledge. Untuk kawasan Asia sendiri, Malaysia, Vietnam dan Korea Selatan punya aturan knowledge middle yang cukup ketat. Vietnam menwajibkan penyelenggaran web menempatkan setidaknya server di wilayah Vietnam untuk tujuan penegakan hukum.

"Belum lagi Uni Eropa dan Jerman bahkan Kanada. Revisi mengenai kebijakan lokalisasi knowledge perlu diperhitungkan secara cermat dan teliti mengenai dampak selanjutnya, terutama bagi generasi Milenial yang akan datang," ungkapnya.

Iskandar meminta pemerintah tegas. Iskandar khawatir akan ada perbedaan pandangan mengenai Knowledge Elektronik Strategis, Knowledge Elektronik Berisiko Tinggi dan Knowledge Elektronik Berisiko Rendah. "Semua pihak terkait harus duduk bersama," jelas dia.

Sebagaimana diketahui, Komenkominfo sedang merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).

Bunyi pasal terkait knowledge yang akan direvisi adalah sebagai berikut, "Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib menempatkan pusat knowledge dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan, dan penegakan kedaulatan negara terhadap knowledge warga negaranya-Pasal 17 ayat (2) PP PSTE 82/2012".

"Pasal ini yang nantinya akan direvisi pemerintah dengan memperbolehkan knowledge middle (pusat knowledge) berada di luar negeri dengan hanya Knowledge Elektronik Strategis saja yang diwajibkan diwilayah Indonesia. Tidak dijelaskan lebih jauh apa Knowledge Elektronik Strategis yang dimaksud," jelasnya.

"Anggota legislatif DPR, yudikatif, harus tahu akan bahaya yang sedang mengancam Kedaulatan Negara ini," pungkasnya.

Editor           : Imam Solehudin

Comments