Pengamat: Reforma Agraria Bukti Rezim Jokowi Tegakkan Pasal 33 UUD '45

Nasional

Berita / Nasional 10 Views comments

JawaPos.com - Debat kedua Pilpres 2019 akan mengangkat tema sumber daya alam (SDA), pangan, energi, lingkungan hidup, dan infrastruktur. Lantas antara Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto siapakah yang dinilai akan unggul dalam tema ini?

Pemerhati lingkungan, Ridha Saleh menilai Jokowi akan lebih unggul di kategori SDA dan lingkungan. Sejumlah program sudah banyak dilakukan oleh pemerintahannya di periode pertama.

"Hanya di rezim (Jokowi) ini baru ada Perpres Agraria. Ada 94.000 hektare yang diberikan Jokowi ke masyarakat dalam program TORA. Bukan cuma sertifikat tapi dengan tanahnya," kata Ridha dalam diskusi bertema 'Capres-Cawapres dalam Isu Lingkungan dan SDA' di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (14/2).

Peraturan agraria ini tertuang dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Isinya yaitu masyarakat dalam bentuk perorangan maupun kelompok di sekitar lokasi redistribusi tanah atau bersedia tinggal di wilayah tersebut berhak atas pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Tanah yang diperuntukkan dalam program ini yaitu tanah Hak Guna Usaha (HGU) dan tanah Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah habis masa berlakunya. Adapula tanah hasil pelepasan kawasan hutan, tanah negara bekas tanah terlantar hingga tanah bekas tambang yang di luar kawasan hutan.

Bagi pihak perseorangan, ada delapan kategori masyarakat yang berhak atas program ini yaitu, petani gurem yang memiliki luas tanah maksimal zero,25 hektare atau petani yang sewa tanah tidak melebihi 2 hektare. Kemudian petani penggarap tanah yang bukan miliknya.

Adapula buruh tanah yang mengerjakan tanah orang lain, guru honorer yang belum berstatus PNS, pekerja harian lepas, pegawai swasta dengan penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak, PNS dengan paling tinggi golongan III/a yang tidak memiliki tanah dan anggota TNI-Polri dengan pangkat paling tinggi Letnan Dua/Inspektur Dua atau setingkat.

Lebih lanjut, Ridha tidak memungkiri, program agraria ini belum berjalan sesuai goal. Namun, setidaknya di rezim ini ada keseriusan mewujudkan kedaulatan rakyat.

"Walaupun belum memenuhi goal, (tapi) progresnya luar biasa. Kalau targetnya 12 juta, saya sih nggak peduli. Yang penting ada niat mengembalikan kedaulatan rakyat," imbuhnya.

Selain tanah, Ridha mengatakan, pertanian kelapa sawit pun tak luput dari perhatian pemerintah Jokowi. Upaya moratorium dan pengkajian terus dilakukan. Itu semua, kata dia, menandakan rezim saat ini berusaha menegakkan Pasal 33 UUD 1945.

"Pemerintah Jokowi ingin menjalankan secara sungguh-sungguh Pasal 33 itu. SDA dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat itu yang harus kita lihat," pungkas mantan komisioner Komnas HAM itu.

Editor           : Estu Suryowati
Reporter      : Sabik Aji Taufan

Comments