Pendapatnya Dikutip Tim Prabowo ke MK, Bivitri Susanti: Beda Konteks

  • Whatsapp

Dailymail.co.id, Jakarta – Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mengaku tidak keberatan jika pendapatnya lima tahun lalu di kutip kubu Prabowo-Sandi sebagi bukti sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitisi (MK). Baginya, hal itu boleh saja dilakukan asalkan jangan hilangkan konteks pendapatnya.

“Enggak keberatan saya. Karena begini, mungkin yang saya lihat di TV kaya beberapa sudah di wawancara ya, kaya misalnya Mas Bayu karena konteksnya berbeda. Veri Amsari juga konteksnya beda. Nah kalau saya bicara soal Pilpres tapi 2014 tapi konteksnya beda ya dengan yang sekarang,” ucap Bivitri di Kantor Formappi, Jakarta Timur, Kamis (13/6/2019).

Muat Lebih

  • Pemerintah Belum Rencanakan Batasi Akses Medsos saat MK Sidang Sengketa Pilpres
  • Jokowi-Ma'ruf Gandeng 33 Pengacara Menangkan Sengketa Pilpres 2019
  • KPU Nilai BPN Prabowo Salah Alamat Minta Komisionernya Dipecat MK

Menurutnya, pendapatnya itu untuk konteks Pilpres 2014, bukan 2019.

“Beda konteks. Tapi saya enggak keberatan. Beda konteks karena yang saya katakan itu untuk Pilpres 2014. Saya enggak ngomongin 2019 dan itu opini di Kompas cetak waktu itu,” jelas Bivitri.

2 dari 3 halaman

Sedikit Dikutip

Saat itu, terkait Pilpres 2014, Bivitri menulis bahwa MK akan jarang memutus mengenai pelanggaran pemilu terstruktur, sistematis, dan masif. Pernyataan itu dimuat di salah satu media cetak dalam kolom opini pada 2014 silam.

“Jadi dulu saya tahun 2014, lima tahun yang lalu perkara Pilpres 2014 nulis di Kompas cetak waktu itu saya bilang bahwa MK itu akan sangat jarang memutus kecurangan yang terkait dengan TSM. Bukannya mustahil karena sudah pernah sejarahnya di 2010 Kota Waringin Barat, tapi waktu itu saya bilang susah mendalilkannya di MK, sedikit sekali yang dikutip,” Bivitri memungkasi.

3 dari 3 halaman

Dailymail.co.id | Daily Mail Online:

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menegaskan, lembaganya independen dan tidak akan dapat diintervensi siapapun dalam menyidangkan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Pos terkait