OPINI: Merajut Kembali Solidaritas Kebangsaan Kita

Nasional

Berita / Nasional 51 Views comments

Liputan6.com, Jakarta - "Mari kita sudahi kompetisi ini dengan semangat rekonsiliasi, menghimpun semua komponen bangsa dalam kapal besar Indonesia yang guyub dan rukun, dalam keberagaman dan perbedaan di antara kita," kata Agus Harimurti Yudhoyono dalam pidato politiknya di Surabaya tanggal 13 April 2019.

Meski dilakukan pada penghujung masa kampanye terbuka Pemilu Legislatif 2019, pidato politik ini agak berbeda dengan kebanyakan pidato politik dari para politisi lain. Pidato AHY ini lebih merupakan seruan pada seluruh bangsa, baik pada para elite dari berbagai latar belakang politik, maupun akar rumput di seluruh Nusantara. Seruan ini diamini dan juga digemakan oleh politisi dari partai-partai politik lain, walaupun AHY bicara dalam kapasitas sebagai Komandan Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat.

Seruan ini menjadi alternatif yang menyejukkan bagi narasi bernuansa sentimen identitas yang berkembang dominan selama masa kampanye, dengan nada yang membelah: 'kami' vs 'kalian'. Ini terefleksi misalnya dalam slogan-slogan seperti kebinekaan versus keislaman, pro-NKRI versus pro-khilafah dan sejenisnya yang bersifat hitam putih serta menutup ruang dialog.

Terjebak Pandangan yang Homogen

Fenomena ini, jelas terlihat dalam pemetaan percakapan di media sosial (social media community analysis) selama masa kampanye sejak September 2018 hingga April 2019. Pemetaan yang berbasis teknologi massive knowledge memperlihatkan dua cluster besar yang terpisah, sesuai pilihan capres-cawapres.

Masing-masing cluster riuh dengan percakapan organik (dilakukan oleh manusia/human accounts) maupun non-organik (dilakukan oleh mesin/bot accounts). Tapi riuhnya percakapan ini hanya terjadi antara akun-akun dalam cluster yang sama, hampir tidak ada percakapan antar-cluster.

Dengan kata lain, meski riuh, percakapan dalam tiap cluster cenderung bersifat menguatkan pandangan yang serupa. Ketiadaan percakapan antar-cluster mencerminkan ketiadaan dialog dari pandangan yang berbeda. Sunstein (2009) menyebut ini sebagai echo chamber impact, yaitu interaksi sosial yang hanya bergaung dalam kelompok yang punya pandangan serupa saja.

Dalam kehampaan dialog ini, keberagaman menjadi kutukan, padahal kita mewarisi kebinekaan sebagai berkah dan kekayaan bangsa. Pemerintah yang harusnya menjadi jembatan dialog di antara berbagai pandangan yang berbeda-beda, sengaja atau tidak, menjadi bagian dari cluster yang berseberangan pendapat.

Fenomena ini juga terasa pada diskusi-diskusi melalui layanan pesan seperti WhatsApp, Telegram, Line dan lain-lain. Grup-grup percakapan yang semula akrab dan saling memperkaya berubah. Perbedaan pendapat menajam dan dibawa ke hati -- baper (bawa perasaan), kata anak sekarang. Caci maki tak terhindarkan, tak jarang membuat anggota grup dikeluarkan atau keluar sendiri dan membentuk grup yang berpandangan sama.

Akibatnya grup-grup percakapan yang semula heterogen makin lama makin homogen dari sisi pandangan politik. Grup-grup ini riuh, aktif bercakap-cakap sepanjang waktu, tapi hanya asyik di kalangannya sendiri, tidak ada perspektif atau pandangan lain yang memperkaya dari sudut pandang berbeda.

Ketegangan di dunia maya ini bahkan merambat ke dunia nyata. Ada banyak kasus pertengkaran di dalam grup layanan pesan atau media sosial berujung pada perkelahian atau perusakan fisik. Di Gorontalo misalnya, terjadi tragedi karena jenazah yang sudah lebih dari 20 tahun dimakamkan terpaksa harus dipindah hanya karena keluarga almarhum dan keluarga pemilik tanah berbeda pilihan politik pada partai. Di Madura, jatuh korban jiwa akibat perselisihan gara-gara standing terkait pemilu presiden di media sosial.

Memang sekilas ini seperti insiden yang terpisah-pisah, tidak berhubungan satu sama lain. Tapi jika kita melihat akar konflik horizontal dalam berbagai kerusuhan massal di sejumlah daerah di masa lalu, juga dimulai dari insiden-insiden fisik yang sekilas terjadi secara sporadis dan tidak berkolerasi satu sama lain. Kita tentu tidak ingin ketegangan akibat perbedaan pilihan presiden maupun pilihan partai politik menjadi api dalam sekam yang bisa membuat Indonesia kembali membara dalam konflik horizontal.

Dari sejarah kita sudah belajar betapa mahalnya konflik horizontal antar suku, ras, agama maupun etnis disamping korban harta dan jiwa. Kerugian yang lebih besar adalah terkoyaknya semangat persatuan dan kesatuan antar sesama warga bangsa yang bisa diturunkan dari generasi ke generasi sehingga memelihara prasangka SARA ini sampai puluhan tahun kemudian.

Comments