MK Bolehkan Tim Prabowo Pakai Gugatan Perbaikan, Yusril: Kami Hormati

, MK Bolehkan Tim Prabowo Pakai Gugatan Perbaikan, Yusril: Kami Hormati, Dailymail.co.id | Daily Mail Online
Rate this post

Dailymail.co.id, Jakarta – Ketua tim hukum Jokowi-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra menghormati keputusan Majelis Hakim Konstitusi (MK) yang menerima berkas perbaikan permohonan yang diajukan tim hukum Prabowo-Sandiaga di sidang sengketa pilpres.

Meski menerima, Yusril menilai keputusan majelis hakim menyampingkan peraturan yang telah dibuat sendiri oleh MK atau PMK.

  • VIDEO: Ribuan Personel Gabungan Bersiaga Antisipasi Demo di MK
  • Jelang Sidang Sengketa Pilpres, Pengamanan 9 Hakim MK Diperketat
  • Tahapan Penanganan Sengketa Pilpres 2019 di MK hingga Sidang Putusan 28 Juni

"Bahwa PMK kemudian dikesampingkan oleh majelis hakim, ya kami hormati. Itulah keputusan majelis hakim," ujar Yusril dalam kapasitasnya sebagai pihak Terkait usai sidang pendahuluan sengketa Pilpres 2019 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).

Yusril bependapat, argumentasi pihaknya untuk menolak permohonan tambahan pemohon sebenarnya ingin meluruskan jalannya persidangan, agar sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku baik yang diatur oleh UU maupun PMK.

"Tapi rupanya dalam persidangan ini majelis hakim mengambil kebijakan sendiri yang menurut hemat kami berbeda," kata Yusril.

2 dari 3 halaman

Pengumpulan Bekas Diundur

, MK Bolehkan Tim Prabowo Pakai Gugatan Perbaikan, Yusril: Kami Hormati, Dailymail.co.id | Daily Mail Online
Pihak termohon yang juga Komisioner KPU RI Arief Budiman mengikuti sidang perdana sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (14/6/2019). Sidang memiliki agenda pembacaan materi gugatan dari pemohon yaitu paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. (Lputan6.com/Johan Tallo)

Beberapa kebijakan yang majelis menjadi sorotannya, seperti perbaikan permohonan pemohon yang lebih dari 10 hari baru diterima MK, dan sidang pemeriksaan berkas pemohon yang diundur sampai selasa, 18 Juni 2019, padahal seharusnya batas pengumpulan berakhir pada 17 Juni 2019.

"Saya katakan ini bukan soal kekosongan hukum, karena kekosongan hukum dalam UU sudah diatasi oleh PMK. Bahwa PMK kemudian dikesampingkan oleh majelis hakim," Yusril menandasi.

3 dari 3 halaman

Dailymail.co.id | Daily Mail Online

Tim hukum TKN yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra datang ke MK untuk menyerahkan jawaban terkait sengketa Pilpres 2019.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan