Jelang Sidang Sengketa Pilpres di MK, Jalan Medan Merdeka Ditutup Malam Ini

  • Whatsapp

Dailymail.co.id, Jakarta – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali melakukan penutupan arus lalu lintas di kawasan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Hal ini dilakukan dalam rangka pengamanan dalam persidangan lanjutan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Muat Lebih

  • BPN Prabowo Nilai Sidang Sengketa Pilpres di MK Terlalu Singkat
  • BPN Prabowo Harap Hadirkan 30 Saksi di Sidang MK, TKN: Baca Dulu Tata Tertibnya
  • Jawab Tudingan Pemilu Curang, Tim Hukum Jokowi Serahkan Bukti Tambahan ke MK

"Kami menerapkan rencana alih arus dan rekayasa lalu lintas dalam rangka pengamanan sidang di MK pada Selasa,18 Juni 2019," kata Kasubdit Gakum Polda Metro Jaya Kompol Muhammad Nasir saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (17/6/2019).

Kendati demikian, penutupan itu bersifat situasional. Namun, penutupan itu akan dilakukan pada malam ini.

"Rencana pengalihan dimulai pukul 22.00 WIB malam ini (situasional menunggu perintah)," ujar Nasir. 2 dari 2 halaman

Jalan yang Ditutup

Gedung MK
Pewarta berjalan melintasi halaman depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (13/6/2019). Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden/Wakil Presiden Pemilu 2019 pada, Jumat (14/6). (Dailymail.co.id/Helmi Fithriansyah)

Berikut penutupan jalan di sekitar MK :

1. Jalan Medan Merdeka barat sisi Timur dan Barat. Di kawasan ini, akan ditempatkan MCB Barrier tepatnya di depan Museum Gajah.

2. Jalan Medan Merdeka Utara. Di kawasan ini akan ditempatkan MCB Barrier tepatnya di depan Gedung Kementerian Dalam Negeri di dua sisi.

3. Jalan Veteran Raya samping Hotel Sriwijaya arah Harmoni.

4. Jalan Majapahit ujung Traffic Light (TL) Harmoni.

5. Jalan Abdul Muis arah utara di TL Jalan Tanah Abang 2.

6. Jalan Veteran 3 Bina Graha.

Reporter: Ronald

Sumber: Dailymail.co.id

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menegaskan, lembaganya independen dan tidak akan dapat diintervensi siapapun dalam menyidangkan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Pos terkait