Bangun Infrastruktur, Kementerian PUPR Butuh Rp 402 Triliun

Nasional

Berita / Nasional 9 Views comments

Liputan6.com, Jakarta - Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah dalam membangun infrastruktur adalah monetary hole atau keterbatasan anggaran.

Kepala Sub Bidang Penyiapan Kebijakan Investasi Infrastruktur, Direktorat Bina Investasi Infrastruktur kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Putut Marhayudi mengungkapkan, pihaknya saat ini mengalami monetary hole sebesar Rp 402 Triliun.

"Tantangan membangun infrastruktur atau solusi jalan keluar antisipasi anggaran. Karena kalau APBN APBD minded, sampai kiamat pun enggak akan tercapai," kata dia dalam sebuah acara diskusi di kawasan Kebayoran, Jakarta, Kamis (14/2/2019).

Dia menjelaskan, dari 19 jenis infrastruktur hanya 6 jenis yang berada di bawah kewenangan Kementerian PUPR. Yaitu jalan, sumber daya air, perumahan, jalan, pengolahan limbah dan pengelolaan sampah.

"Dari 2015 ada keterbatasan anggaran sehingga di PU saja ada hole Rp 402 Triliun untuk mewujudkan goal," ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan artistic financing yaitu alternatif pola-pola pembiayaan sehingga dapat mewujudkan sebuah infrastruktur.

Beberapa pendanaan inovatif yang diterapkan dalam pembangunan infrastruktur diantaranya adalah investasi swasta, KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), serta penugasan khusus BUMN atau BUMD.

"Selection (pilihan) terakhir baru APBN dan APBD," dia menambahkan.

Comments