Jokowi Membantah Upah Minimum Dihitung Per Jam di UU Cipta Kerja, Bagaimana Sebenarnya?

 


JAKARTA, DAILYMAIL.CO.ID - Presiden Joko Widodo menyebut banyak disinformasi serta hoaks yang membuat Undang- Undang Cipta Kerja menemukan penolakan warga. Salah satunya soal upah pekerja yang dibayarkan per jam." Terdapat pula yang mengatakan kalau upah minimum dihitung per jam. Ini pula tidak benar," kata Jokowi dalam penjelasan pers di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Jumat( 9/ 10/ 2020). Kepala Negeri menegaskan, tidak terdapat pergantian dibanding pengupahan yang diatur dalam Undang- Undang No UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan." Tidak terdapat pergantian dengan sistem yang saat ini. Upah dapat dihitung bersumber pada waktu serta bersumber pada hasil," katanya. Baca pula: Jokowi Sebut UU Cipta Kerja Permudah Izin Usaha UMKM Kenyataannya, Undang- Undang Ketenagakerjaan tidak mengendalikan upah dengan satuan hasil serta waktu. Sedangkan itu, UU Cipta Kerja merevisi UU Ketenagakerjaan dengan meningkatkan Pasal 88 B. Pasal 88 B ayat( 1) mengatakan, upah diresmikan bersumber pada satuan waktu serta ataupun satuan hasil. Kemudian dalam Pasal 88 B ayat( 2) pula dipaparkan kalau syarat lebih lanjut menimpa upah satuan hasil serta waktu diatur dalam peraturan pemerintah.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia( KSPI) Said Iqbal tadinya memperhitungkan akumulasi Pasal 88 B itu membolehkan terdapatnya pembayaran upah satuan waktu, yang dapat jadi dasar pembayaran upah per jam." Di mana upah per jam yang dihitung per jam ini sempat di informasikan oleh Menteri Ketenagakerjaan, sebagaimana dapat kita telusuri kembali dari bermacam pemberitaan di media," katanya. Ada pula permintaan buruh merupakan menegaskan di dalam UU Cipta kerja kalau upah per jam tidak dibuka ruang buat diberlakukan. Baca pula: Ini Tujuan Jokowi Buat Skema Upah Per Jam Skema upah per jam Pada Desember 2019, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sempat menarangkan soal langkah pemerintah yang menggodok skema upah per jam buat menunjang fleksibilitas tenaga kerja. Upah per jam tersebut diberikan untuk tenaga kerja yang terletak di dasar syarat waktu kerja di Indonesia. Waktu kerja dalam Undang- Undang( UU) No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebanyak 40 jam per minggu.

Di sisi lain, banyak profesi yang jam kerjanya di dasar 40 jam per minggu, sehingga dirasa butuh terbuat regulasi yang jadi payung hukumnya." Di dasar 35 jam per minggu itu hingga terdapat fleksibilitas itu. Nanti di dasar itu hitungannya per jam," ucap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah semacam dilansir dari Kontan, Senin( 29/ 12/ 2019). Ida berkata, ketentuan baru itu pula jadi fleksibilitas untuk dunia usaha serta pekerja. Alasannya, banyak zona yang dinilai memerlukan tenaga kerja dengan skema sebagian jam. Rencana kebijakan tersebut juga, diakui Ida, sudah dikomunikasikan dengan pelakon usaha serta serikat pekerja. Nantinya skema penghitungan upah per jam itu hendak didetetapkan." Tentu terdapat ketentuannya dong, terdapat resep penghitungannya," cerah Ida. Baca pula: Jokowi Bantah UU Cipta Kerja Permudah PHK, Gimana Kenyataannya? Sedangkan itu, Menteri Koordinator( Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berkata, skema pembayaran upah per jam dalam RUU Cipta Lapangan Kerja cuma buat pekerja jasa serta pekerja paruh waktu." Jadi itu salah terima.

Jika yang per jam itu misalnya konsultan yang dibayar per jam, jadi lebih ke pekerja jasa ataupun pekerja paruh waktu," ucapnya." Misalnya kerja di restoran itu kan dapat digaji paruh waktu, jadi itu diakomodir di dalam UU berganti jadi pendapatan per jam," katanya lagi. Airlangga mengatakan, terdapat urgensi dari ketentuan pendapatan pekerja dalam RUU Cipta Lapangan Kerja. Pemerintah mau seluruh pekerja masuk ke zona resmi. Tetapi, sepanjang ini pekerja masuk ke dalam 2 zona, ialah zona resmi serta informal." Kan kita butuh membagikan peluang pada zona resmi, jika kita kerja di restoran kan gajinya berbasis mereka yang kerja di restoran. Ini wajib kita akomodasi. Seluruh zona kerja wajib diakomodasi," tutur ia 

Disqus Comments