Pemerintah Luncurkan STAR untuk Tingkatkan Akuntabilitas Birokrasi

Berita Hari Ini

Koran Online / Berita Hari Ini 62 Views comments

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meluncurkan program State Accountability Revitalization (STAR). Program itu bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam mewujudkan reformasi birokrasi.

Kepala BPKP Ardan Ardiperdana mengatakan, untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, birokrasi sebagai unsur penggerak pembangunan, harus ditingkatkan kualitasnya. Hal itu yang berusaha dicapai melalui program STAR.

"Birokrasi yang menjadi unsur penggerak pembangunan harus memiliki kualitas yang tinggi, efisein, efektif, bersih dan akuntable," ujar Ardan di Gedung BPKP, Jakarta Timur, Selasa 18 Juli 2017.

Untuk mewujudkan peningkatan kualitas birokrasi, penguatan SDM adalah kunci utama. Melalui program STAR, pemerintah ingin mewujudkan penguatan SDM dengan berbagai kegiatan positif.

"Program ini mencakup peningkatan kapasitas SDM penguatan pembelajaran, pelatihan, serta penguatan kelembagaan melalui perbaikan sistem yang terkait dengan akuntabilitas dan pengawasan," terang Ardan.

Ardan mengatakan salah wujud konkret kegiatan STAR adalah pemberian beasiswa S2 dan S1 kepada para Pengelola Keuangan dan Aparat Pengawasan Inner Pemerintah (APIP). Sampai Juni 2017, jumlah lulusan program gelar S1 sebanyak 452 orang, dan S2 sebanyak 1.503 orang.

Selain memberikan beasiswa, Program STAR juga berupaya melakukan switch of data kepada aparatur pemerintah daerah melalui pengembangan pusat unggulan (Middle of Excellence) yang bekerja sama dengan Perguruan Tinggi.

"Hari ini tiga pihak yaitu BPKP, eight Perguruan Tinggi, serta 14 Bupati/Wali kota melakukan penandatanganan MoU pengembangan Middle of Excellence. Dengan penandatanganan ini, diharapkan sinergi antara BPKP, Perguruan Tinggi, dan Pemda untuk mewujudkan reformasi birokrasi dapat terus berlanjut," ujar Ardan.

Penandatanganan MoU Middle of Excellence disaksikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan perwakilan dari Kemenristekdikti.

(REN)

Comments