Alumni 212 dan Mahar Politik Pilkada

Koran Online

Nasional / Koran Online 43 Views comments

Langkah La Nyalla Mattalitti untuk menjadi calon gubernur Jawa Timur sendiri kandas sebelum berlaga. Padahal, mantan Ketua Umum PSSI ini jauh-jauh hari sudah menyatakan siap bertarung di laga pemilihan lima tahunan tersebut. Terlebih, dia telah mengantongi restu dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Kegagalan ini membekas dalam diri La Nyalla. Ia pun menumpahkan semua kekecewaannya dalam konferensi pers, Kamis, 11 Januari 2018. Dalam kesempatan itu, dia mengeluarkan pernyataan mengejutkan.

La Nyalla membeberkan segala upaya yang sudah dilakukan dan memberi tahu uang yang telah dikeluarkan demi bisa ikut Pilkada Jatim.

Buka-bukaan La Nyalla terkait adanya mahar politik diawali dengan pengungkapan soal adanya permintaan uang miliaran rupiah dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Nilainya fantastis, hingga puluhan miliar.

"Di Hambalang saya dipanggil ketemu sama 08 (Prabowo), disampaikan saya ingin maju (Pilkada Jatim) kemudian saya minta izin. Prabowo sempat ngomong, 'Kamu sanggup Rp 200 miliar?' Rp 500 miliar saya siapkan, kata saya, karena di belakang saya banyak didukung pengusaha-pengusaha muslim," ujar La Nyalla di kawasan Tebet, Jakarta, Kamis, 11 Januari 2018.

Awalnya, La Nyalla menganggap Prabowo memintanya uang miliaran rupiah untuk dapat menjadi cagub Jatim hanyalah bercanda.

Akan tetapi, ia kaget saat Prabowo menagihnya uang sebesar Rp 40 miliar untuk biaya saksi dalam Pilkada Jatim 2018. "Saya pikir main-main ternyata ditagih betul Rp 40 miliar. Alasannya untuk membayar uang saksi," kata La Nyalla.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membantah tudingan La Nyalla terkait adanya permintaan uang sebesar Rp 40 milliar oleh Prabowo Subianto. Fadli mengaku tidak pernah mendengar ataupun menemukan bukti akan pernyataan itu.

Dia meyakini Prabowo hanya menanyakan kesiapan finansial La Nyalla sebagai kebutuhan logistiknya selama Pilkada Jatim 2018.

"Kalau misalnya itu terkait dipertanyakan kesiapan untuk menyediakan dana untuk pemilik yang digunakan untuk dirinya sendiri, itu sangat mungkin," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Januari 2018.

Dia menjelaskan, logistik sangat dibutuhkan saat pertarungan, apalagi kebutuhan pilkada sangat besar. Seperti halnya untuk pemenangan baik digunakan untuk pertemuan, perjalanan, konsumsi, untuk saksi dengan jumlah tempat pemungutan suara yang sangat besar, hingga untuk gerakan relawan.

"Jadi saya kira wajar, bukan untuk kepentingan pribadi, kepentingan partai, tapi kepentingan yang bersangkutan," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR RI itu.

Selain La Nyalla, permintaan uang kepada bakal calon kepala daerah sebagai jalan untuk mendapat rekomendasi partai politik maju Pilkada 2018 juga diduga terjadi di Kota Cirebon. Hal itu diungkapkan salah satu bakal calon Wali Kota Cirebon Siswandi yang gagal mendaftar di KPU.

Siswandi yang sedianya diusung Partai Gerindra, PAN, dan PKS tak diterima KPU lantaran tidak mendapat rekomendasi dari PKS. Siswandi mengungkapkan ada pembicaraan yang berujung kepada nilai uang. Pembicaraan tersebut saat sore pada hari kedua pendaftaran bakal calon di KPU.

"Awalnya hanya ratusan juta makin malam semakin besar jumlahnya sampai miliaran. Katanya setelah itu rekom turun," kata Siswandi, Sabtu 13 Janurai 2018.

Perwira tinggi polri yang pernah bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) itu mengaku nominal mahar tersebut diminta oleh salah satu pengurus PKS di Kota Cirebon. Siswandi pun menyerahkan semua pembicaraan tersebut kepada kuasa hukumnya. Namun demikian, dia mengaku kaget atas sikap PKS yang diduga tidak menurunkan rekomendasi lantaran tidak ada uang mahar.

Dia mengungkapkan, sore hari sebelum menyatakan abstain, PKS menyebutkan rekomendasi Siswandi-Euis sudah bisa dipastikan 90 persen dari PKS. "Sore, saat saya masih di kereta menuju Cirebon tim saya yang disuruh ke kantor PKS angkanya yang jelas sampai miliaran," kata purnawirawan Polri berpangkat Brigjen ini.

Sementara, kata dia, Partai Gerindra dan PAN tidak pernah meminta mahar. "Sampai detik saya di KPU menunggu PKS datang bawa rekom saya tidak pernah mengeluarkan uang sepeserpun," beber dia.

Comments